Inilah Alur Disahkannya RPP STNK dan BPKB Hingga Menjadi PP

Disahkannya RPP STNK dan BPKB hingga Menjadi PP. Masyarakat kini kebingungan siapakah yang berperan atas melonjaknya biaya kepengurusan STNK dan BPKB yang melonjak sampai 300%, masalahnya pemerintah saling tunjuk antar pemangku kebijakan. Bahkan Presidenpun tidak tahu menahu ajuan dari siapa atas Kenaikan biaya kepengurusan surat-surat itu. Sedangkan, ketentuan itu adalah pengejawantahan dari aturan yang usai disusun sendiri oleh penguasa, terlebih lagi keputusan ini disetujui oleh presiden melalui penandatanganan dokumen keputusan tersebut. Dan kebijakan tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP)No. 60 Tahun 2016.

Yang mana dalam PP tersebut maksud utamanya adalah mengatur perihal Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan akan diberlakukan hari ini, Jumat (6/1/2017). Dan terlebih lagi  kebijakan tersebut telah melewati beberapa kajian, sampai membuahkan diketuknya menjadi PP. Bagaimanakah alur sesungguhnya dari yang awalnya berbentuk usulan peraraturan yang masih dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah sebenarnya pengajuan aturan itu saat masih berupa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)?

Advertisements

Melalui keterangannya Kepada Kompas.com, Direktur PNBP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Mariatul Aini menandaskan, dalam prosedur pengusulan RPP untuk kepengurusan surat-surat kendaraan itu sama halnya seperti pengajuan RPP PNBP yang lainnya, yaitu asalnya diawali dari kementerian atau lembaga terkait. Kamis (5/01/2017),Beliau mengatakan “Sebagaiman keharusannya, kementerian atau lembaga mengajukan RPP tarif PNBP kepada Kemenkeu.”

Kemudian setelah memiliki ajuannya, Kemenkeu melanjutkan dengan mengupas RPP tersebut dengan kementerian atau lembaga yang mengajukannya. Tak cukup sampai di situ, sederet institusi lain turut serta terjun dalam pembahasan itu. Institusi itu antara lain meliputi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Koordinator (Kemenko), serta Sekretariat Negara (Setneg).

Advertisements

Usai proses itu dilaksanakan, lalu RPP itu ditujukan kepada Kemenkumham untuk disepadankan dengan peraturan yang sudah ada kemudian dipasrahkan kepada Presiden agar ditandatangani. Imbuh Aini “Setelah itu, kita serahkan ke Presiden agar dijadikan ketetapan” Dan ujungnya , RPP itu ditandatangani oleh Presiden dan menjadi PP Nomor 60 Tahun 2016. Akan tetapi saat sebelum menjadi PP, wacana kenaikan biaya mengurus surat-surat kendaraan itu telah memilki pertimbangan yang matang.

Advertisements